Skip to main content

APBDESA Untuk Penanganan Corona di Desa

Oleh: Cak DakelanPada: April 03, 2020


Wabah virus Corona (COVID-19) semakin hari semakin meningkat, baik yang sudah dinyatakan positif, orang dalam pengawasan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Secara nasional jumlah orang yang dinyatakan positif terkena virus Corono mencapai 1.285 (update per tanggal 29 Maret 2020). Tentunya kita berharap pendemi virus Corona ini bisa segara teratasi, untuk itu diperlukan sinergi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bersama-sama untuk mecegah penyebaran virus ini.

Pemerintah mulai dari pusat, daerah dan desa harus mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk penanganan Corona ini. Pemerintah desa dapat menggunakan anggaran desa (APBDESA) untuk mencegah dan menangani virus ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Aturan mengenai penanganan COVID-19 oleh desa dengan menggunakan APBDESA dapat mengikuti Surat Edaran dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (Kemdesa PDT).

Penggunaan APBDESA untuk penanganan COVID-19, dapat diwujudkan berupa program pencegahan penyebaran virus Covid seperti kegiatan penyemprotan disinfektan, penyediaan fasilitas kebersihan didesa, pengecekan kepada pendatang atau warga yang sedang mudik dari luar kota.

Selain itu kegiatan juga diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga desa dalam menghadapi pandemic corona ini.
Dalam penanganan Covid-19 ini pemerintah desa dapat menggunakan anggaran kedaruratan yang telah dianggarkan dalam APBDesa 2020. Bagi desa yang belum menganggarkan alokasi bidang kedaruratan, dapat melakukan perubahan RKPDESA untuk kemudian mengalokasikan anggaran kedaruratan dalam APBDESA perubahan 2020.

Penggunaan APBDESA untuk penanganan Covid-19 tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme penganggaran anggaran desa. Pemerintah desa dalam hal ini Kepala desa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kedaruratan melalui rapat kerja pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam berita acara. Pertanggungjawaban dilakukan paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan (Lihat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2703/SJ. Perihal : Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa)


Dalam Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai, mengatur bahwa dana desa digunakan dengan pola padat karya tunai desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa. Dalam pelaksanaan PKTD ini pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganngur, serta masyarakat marjinal lainnya.

Sebagai wujud desa tanggap Covid-19, desa dapat membentuk relawan Desa lawan Covid-19 yang struktut relawan diketuai oleh Kepala desa dan sebagai wakil adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Anggota relawan berasal dari; perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RW dan RT, pendamping local desa, pendamping keluarga harapan, pendamping desa sehat, bidan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, kader penggerak masyarakat desa. Tugas dari relawan ini sendiri yaitu, melakukan pencehagan, melakukan penanganan terhadap warga desa korban Covid-19, dan melakukan koordinasi secara itensif dengan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota).
Newest Post
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar