--> Skip to main content

APBDESA sebagai Instrumen Kesejahteraan Warga desa

Oleh: Cak DakelanPada: Maret 09, 2020


Selain mendapatkan kewenangan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa juga mendapatkan anggaran untuk menjalankan kewenangan tersebut. Berdasarkan amanat undang-undang Desa, sumber pendapatan desa berasal dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN atau dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan lainnya adalah alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD dari pemerintah daerah (Kabupaten/Kota).

Saat ini desa minimal mengelola anggaran minimal Rp. 1 miliar yang bersumber dari DD maupun ADD dan penerimaan lainnya. Selain dua sumber penerimaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018, desa juga berhak untuk menggali sumber pendapatan lainnya yang dikategorikan dalam Pendapatan Asli Desa (PADEsa). PADesa ini bersumber dari pengelolaan aset desa, hasil usaha desa yang sah. Desa juga berhak mengelola dana swadaya dari masyarakat dan juga sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Semua penerimaan tersebut, kemudian dicatat oleh pemerintah desa dalam APBDEsa yang disusun oleh pemerintah desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain mencatat pendapatan atau penerimaan tersebut, pemerintah desa juga mencatat semua pengeluaran (Belanja Desa) dalam APBDESA.

Bentuk program dan kegiatan yang dialokasikan melalui belanja desa, didasarkan pada hasil perencanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa). Hasil dari musrenbangdesa ini kemudian dirumuskan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDESA). Dokumen RKPDESA ini berisi tentang program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam kurun waktu 1 tahun. Sebelumnya desa juga harus menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDESA) dalam kurun waktu 6 tahun.

Alokasi belanja desa berdasarkan peremendagri 20 tahun 2018 disesuaikan dengan lima bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan penanggulangan keadaan darurat. Kelima bidang tersebut, kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan hasil musrenbangdesa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, semua yang menjadi penerimaan desa dan apa yang akan dibelanjakan oleh desa harus tercatat dalam APBDESA. Hal ini karena yang dikelola oleh desa adalah uang publik, yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan, nah melalui mekanisme APBDESA diharapkan pengeloaan anggaran desa dapat lebih akuntabel, transparan serta partisipatif.

Selain itu melalui mekanisme APBDESA, setiap satu rupiah yang diperoleh maupun yang dibelanjakan oleh desa harus dapat diukur manfaatnya, outputnya harus jelas dan tentu dalam jangka panjang harus dapat diukur dampaknya terutama untuk kesejahteraan masyarakat desa.

APBDESA sudah saatnya tidak hanya dimaknai sebagai ritual kebijakan keuangan setiap tahun, triliunan anggaran pemerintah yang ditransfer ke desa, harus sudah dapat dilihat kemanfaatanya bagi perkembangan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) yang menjadi kewenangan desa. Menjadi tanggungjawab semua pihak untuk mendorong kemanfaatan dana desa tersebut, pemerintah daerah harus terus memberikan peningkatan kapasitas kepada pemdes (bukan intervensi).

Meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu keniscayaan untuk mempercepat kemanfaatan APBDESA. Dengan keterlibatan masyarakat secara aktif, tidak hanya mampu mempersempit ruang penyimpangan anggaran desa, juga akan memberikan kontribusi kepada pemerintah desa dalam mendorong efektifitas dan efesiensi anggaran desa.

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar