Skip to main content

Menuju Demokrasi Data

Oleh: Cak DakelanPada: November 27, 2019

Data menjadi sesuatu yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam mengambil kebijakan pembangunan baik dilevel pemerintah nasional, daerah sampai pada level desa.

Penggunaan data yang akurat dapat menghasilkan kebijakan yang efektif, karena pengambilan keputusan didasarkan pada realitas yang dihadapi dan tidak sekedar didasarkan pada asumsi dari pengambil keputusan (Disession Maker).

Dalam konteks pengambilan keputusan kebijakan pembangunan data bisa bersumber dari hasil penelitian dengan menggunakan metode yang ilmiah, atau melalui serangakaian proses partisipatif yang melibatkan pemangku atau stakeholders pembangunan pembangunan. Untuk itulah diperlukan keterbukaan data untuk meningkatkan validitas data, serta untuk mensinergikan data antar actor pembangunan.

Pentingnya sinergitas dan keterbukaan data ini, disampaikan oleh Budiman Sujatmiko dalam acara lounching Sepeda Keren yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Menurut budiman, pemerintah daerah dan pemerintah desa saat ini sudah mengelola sumberdaya uang yang cukup besar, misalnya desa saat ini mengelola uang minimal 1 miliar dalam setiap tahunnya, sedangkan pemerintah daerah mengelola uang minimal 1 triliun setiap tahunnya.

Menurutnya, jika pemda dan pemdes tidak memiliki komitmen untuk membuka data-data pembangunan termasuk uang yang dikelola, maka sumberdaya yang besar tersebut hanya akan menjadi lemak, dalam artian tidak akan menghasilkan sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Sebelum reformasi, masalah yang dihadapi adalah demokrasi keuangan, dimana dulu pengelolaan keuangan masih tersentral dipemerintah pusat. Setelah reformasi yang salah satunya menghasilkan desentralisasi (otonomi daerah) termasuk pemda memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran, bahkan saat ini desa juga memiliki kewenangan untuk mengelola uang. Artinya soal demokrasi anggaran sudah selesai, tantangan kedepan adalah bagaimana dengan demokrasi data.

Demokrasi data adalah bagaimana setiap warga negara, public, actor pembangunan memiliki hak untuk mengakses data-data pembangunan termasuk data anggaran daerah maupun anggaran desa.

Disisi lain, dengan adanya keterbukaan data anggaran ini juga sangat membantu pemerintah daerah dan desa dalam mengelola anggaran supaya lebih efektif untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang dihadapi. Karena dengan data yang terbuka, public memiliki cukup informasi untuk memberikan masukan kepada pemerintah sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dengan data yang terbuka akan menghindarkan pelaku pembangunan terutama pengambil kebijakan dari perilaku koruptif pembangunan.

Keterbukaan data ini juga akan mendorong sinergitas antar actor dan antar sector pembangunan, yang selama ini menjadi tantangan tersendiri. Setiap actor dan sector pembangunan tentu memiliki data yang berbeda, oleh karena itu perlu untuk disinergikan untuk memperluas perspektif dalam dalam mengeksekusi rencana-rencana pembangunan.

Secara tehnis perlu adanya protocol data, bisa semacam portal data yang memungkinkan semua pihak untuk mengakses dan menggunakan data sesuai dengan kesepakatan yang dibangun dan juga sesuai dengan strandar regulasi tentang keterbukaan informasi public.

Keterbukaan data saat ini menjadi sebuah keniscayaan, karena dengan perkembangan dan kemajuan tehnologi sangat mengharuskan keterlibatan banyak pihak untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar