Skip to main content

follow us

Anggaran Publik dan Publik Yang Cerewet

Seorang teman ngopi tiba-tiba nyeletuk, "enak ya jadi anggota DPRD dan pejabat itu, mau rapat saja dihotel mewah". Mungkin itu sebenarnya yang menjadi kegalauan luas masyarakat terhadap berbagai pemberitaan tentang kegiatan wakil rakyat dan para pejabat. Berdalih kunjungan kerja (kunker), melaksanakan tugas mereka kerap kali mengabaikan prinsip-prinsip efesiensi anggaran negara.

Padahal disisi yang lain, para pejabat dan wakil rakyat tersebut telah mendapatkan fasilitas dari negara yang cukup mewah. Gedung-gedung perkantoran yang cukup mewah dan megah, akan tetapi mengapa mereka tetap memilih melakukan kegiatan-kegiatan rapat diluar kota dan di hotel-hotel mewah ?. Terkadang mereka juga berdalih untuk efesiensi dan efektifitas juga.

Nah, yang perlu kita semua tahu bahwa setiap anggota DPRD, pejabat daerah melakukan kegiatan diluar kota mereka tidak hanya mendapatkan penginapan hotel berbintang, tapi juga mendapat uang saku setiap harinya yang jumlahnya bisa mencapai satu juta lebih setiap harinya. Bisa dibayangkan jika, mereka tiga hari melakukan kegiatan, maka uang saku yang didapatkan sebesar Rp. 3 juta untuk setiap anggota, dan jika jumlah anggota DPRD berjumlah 50 orang maka sudah berapa jumlahnya. Padahal mereka sudah mendapatkan gaji lho setiap bulannya, kita memang tidak boleh mencurigai mereka, kalau sudah begitu efesiensinya dari mana ya ?

Apakah mereka sebenarnya mencari tambahan penghasilan dari kegiatan-kegiatan luar kota (Kunker, workshop peningkatan kapasitas) ? biarlah hanya wakil rakyat yang terhormatlah yang mengetahuinya. Jelasnya, kegiatan mereka tidak melawan hukum kok, kegiatan-kegiatan perjalanan dinas keluar kota beserta fasilitas (uang saku, penginapan dll) di jamin oleh peraturan termasuk besarannya.

Kalau begitu mengapa harus kita persoalkan kegiatan-kegiatan diluar kota itu ?. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan, bukankah fasilitas yang mereka gunakan itu bersumber dari APBD/APBN, lalu dari mana sumber anggaran negara tersebut. Perlu diketahui bahwa sumber APBD/APBN salah satunya adalah bersumber dari pajak, yang kita bayarkan kepada negara. Disinilah kita berhak untuk mempertanyakan penggunaan pajak yang telah kita bayarkan tersebut. Jangan sampai penggunaan uang negara yang bersumber dari pajak tersebut, digunakan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki manfaat terhadap pembangunan secara langsung.

Karena pada dasarnya, uang negara (APBD/APBN) adalah uang rakyat, maka sebagai rakyat/publik kita mesti cerewet agar penggunaan anggaran negara lebih bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat juga. Karena dengan kita cerewet, maka akan mengurangi ruang penyimpangan anggaran, memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat. Kita semua tahu, bahwa masih banyak rakyat miskin, masih ada warga yang tidak mampu untuk sekolah, akses kesehatan masih buruk. Mestinya uang yang digunakan untuk "jalan-jalan" tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut.

Publik cerewet, karena memang belum ada kepekaan dari para wakil rakyat, pejabat daerah untuk menggunakan anggaran negara se efesien mungkin, mereka masih abai, masih menggunakan jurus aji mumpung. Sebenarnya tidak hanya anggaran untuk kegiatan-kegiatan kunker dan perjalanan dinas, yang menjadi sumber pemborosan anggaran.

jika kita mau mencermati anggaran-anggaran program dan kegiatan dalam APBD, kita bisa temukan betapa besarnya anggaran yang kembali dinikmati oleh aparatur pemerintah. Dalam setiap kegiatan, minimal 10 % dari total anggaran kegiatan diperuntukkan untuk aparatur yang berupa honorarium dan upah. Inilah yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, anggaran pendukung program lebih besar dari anggaran utama pelaksanaan program tersebut.

Publik harus semakin cerewet, karena selain soal pemborosan anggaran negara juga anggaran negara baik APBD maupun APBN makin banyak dikorupsi, sudah puluhan kepala daerah, ratusan anggota DPRD dan DPR yang tersangkut korupsi karena penyalahgunaan anggaran negara. Semakin cerewet publik, artinya para pejabat merasa diawasi oleh warga negara. Publik harus semakin cerewet untuk menyelamatkan uang dari predator anggaran, dan untuk mempercepat kesejahteraan.

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar