Skip to main content

follow us

Membangun Akuntabilitas Pengadaan Publik

Korupsi merupakan persoalan bangsa yang menjadi ancaman serius bagi pencapaian tujuan pembangunan. Korupsi mengurangi kualitas pengadaan barang dan jasa, yang pada akhirnya menyebabkan kualitas pelayanan public yang buruk. Pelayanan public yang buruk terutama pelayanan public dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat akan menyebabkan kemiskinan masyarakat.

Korupsi menjadi salah satu ancaman bagi upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena sumberdaya yang dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan termasuk anggaran negara menjadi tidak efektif karena perilaku korup.

Salah satu sector yang rawan terjadi korupsi dan sampai saat ini masih menjadi lahan empuk bagi koruptor adalah pengadaan public. Berdasarkan catatan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), tahun 2018 sebanyak 214 kasus korupsi disektor pengadaan barang dan jasa public, dengan kerugian negara mencapai Rp. 973 miliar dan nilai suap sebesar Rp. 45 miliar. ICW juga mencatat pelaku korupsi terbanyak adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu 375 orang dan pelaku dari sector swasta 275 orang.

Dan jika merujuk dari proses penindakan korupsi yang dilakukan oleh KPK, suap merupakan modus korupsi terbanyak dilakukan dalam sector pengadaan barang dan jasa. Berbagai aktor terlibat dalam suap menyuap pengadaan barang dan jasa ini, seperti ASN, swasta selaku penyedia barang dan jasa dan bahkan juga pejabat baik ditingkat nasional maupun tingkat local (DPRD, DPR, Bupati, Gubernur dan juga menteri).

Ruang Gelap Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Terjadinya korupsi dalam pengadaan public, dikarenakan rendahnya sistem akuntabilitas dalam pengadaan public. Pengadaan public sampai saat ini masih menyisakan ruang gelap, proses dan tahapannya masih jauh dari jangkauan public. Ketertutupan dalam proses pengadaan public menjadikan aktor-aktor yang terlibat, baik dari pemerintah maupun dari sector swasta memiliki keleluasaan untuk melakukan tindakan-tindakan korup.

Masalah-masalah lainnya, masih adanya kecurangan dalam pengadaan public seperti praktek sub kontrak yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu bentuk kecurangan yang selama ini teridentifikasi dalam pengadaan public, yaitu dengan memecah jumlah anggaran proyek sehingga memungkinkan untuk dilakukan penunjukkan langsung dengan maksud untuk mengarahkan kepada penyedia yang memiliki hubungan tertentu dengan pejabat, dan oknum ASN.

Perburuan rente yang dilakukan oleh pejabat negara dan oknum pegawai pemerintah dalam pengadaan public, sebenarnya bukan hal yang baru. Permainan dalam pengadaan public dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tersebut terjadi diluar sistem pengadaan public yang saat ini sudah bersistem online. Perilaku koruplah yang menjadikan pejabat terkait pengadaan untuk mempermainkan sistem tersebut. Sebenarnya dengan sistem online pengadaan, seperti LPSE atau E- Proucermet ternyata masih menyisakan ruang korupsi. Pejabat masih bisa menyiasati sistem tersebut dengan membangun kesepakatan terlebih dahulu dengan calon vendor atau penyedia barang dan jasa yang memiliki hubungan tertentu yang tujuannya adalah memenangkan vendor tersebut.

Pengadaan public juga masih menjadi lahan basah sebagai sumber pendanaan politik. Tidak jarang pengadaan public ini digunakan oleh pejabat politik ditingkat nasional maupun local, untuk mendanai aktivitas partai politik. Modus operandinya adalah, pembagian paket kepada tim sukses. Ditingkat daerah, penguasa local akan membagikan paket pekerjaan kepada para kader partai yang kebetulan memiliki perusahaan atau sebagai kontraktor. Atau juga kader dan anggota partai ada yang bertugas untuk menjadi pengepul dari fee illegal dari setiap proyek yang ditenderkan.

Reformasi Pengadaan Publik

Mendasarkan pada beberapa masalah yang masih menjadi ruang gelap pengadaan public, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki pengadaan public agar lebih akuntabel dan bebas dari korupsi. Pengadaan public masih menjadi area yang tertutup oleh public, maka pertama yang harus dilakukan adalah membuka semua proses dan tahapan pengadaan public, sehingga memungkinkan public untuk aktif melakukan pengawasan dari proses pengadaan public.

Selain memperbaiki sistem elektronik yang sudah ada, reformasi Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan public juga cukup penting. Karena korupsi pengadaan public selama ini berjalan diluar sistem dan administrasi yang standar. Untuk itu perlu dipertimbangkan untuk melibatkan kelompok masyarakat dalam kepanitian pengadaan public yang selama ini masih didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Keterlibatan masyarakat sipil dalam unit pengadaan ini dapat menjadikan proses pengadaan menjadi terbuka dan dapat memberikan akses kepada public untuk mengontrolnya.

Penyediaan mekanisme pengaduan khusus tentang pengadaan public yang memungkinkan public menyampaikan keluhan, pengaduan maupun masukan terhadap proses pengadaan dengan cepat, tepat dan berbiaya murah. Kanal pengaduan khusus pengadaan ini akan membantu pemerintah untuk penyelenggaraan pengadaan yang fair, dan akuntabel dengan mendapatkan informasi yang seimbang, terutama informasi tentang vendor atau penyedia barang dan jasa. Dengan adanya sistem pengaduan khusus ini juga akan mempersempit ruang korupsi pengadaan public, dengan mempersempit peluang permainan antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa.

Salah satu inisiatif pengaduan tersebut, dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Melalui Lapor Hendi masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ketika mendapati masalah dalam pelaksanaan pembangunan atau proyek pemkot yang sedang dikerjakan. Masyarakat dapat menyampaikan masalah kualitas pembangunan, keterlambatan pelaksanaan proyek dan lain sebagainya. Inisiatif ini cukup membantu pemerintah untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang bermasalah, sehingga pemkot dengan cepat dapat mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, Lapor Hendi sebagaimana disampaikan oleh Walikota Semarang, keberadaanya sangat membantu pemkot untuk menjaga kualitas pelaksanaan proyek dan yang lebih penting lagi Lapor Hendi ini dapat mencegah korupsi terhadap proyek pemerintah.

You Might Also Like:

Newest Post
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar