Skip to main content

follow us

Tahapan dan Prosedur Penyusunan APBD

Setelah beberapa waktu yang lalu saya sudah mengulas tahapan dan prosedur penyusunan KUA dan PPAS, kali ini saya akan mengulas bagaimana tahapan selanjutnya yaitu penyusunan dokumen RAPBD. Sebagaimana kita ketahui, bahwa setelah pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) menyepakati KUA dan PPAS, maka selanjutnya adalah proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen RKA inilah yang kemudian menjadi acuan untuk penyusunan dokumen Rancangan APBD.

Minggu kedua bulan Juli, pemerintah daerah dan DPRD idealnya sudah menyepakati dokumen KUA dan PPAS tetapi kenyataanya waktu penyepakatan ini tergantung dinamika dimasing-masing daerah, terutama bagaimana hubungan antara eksekutif dan DPRD. Jika kondisinya normal maka bulan oktober seharusnya pemerintah daerah (eksekutif) sudah harus menyerahkan dokumen RAPBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama.

Namun sebelum adanya dokumen RAPBD, terlebih dahulu TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyelesaikan satu tahapan yaitu penyusunan dokumen RKA SKPD tadi. Dokumen RKA merupakan dokumen yang disusun oleh masing-masing RKA SKPD sesuai dengan program dan kegiatan yang sebelumnya mengaju pada RKPD dan KUA -PPAS. Setelah masing-masing OPD menyusun RKA, selanjutnya TAPD mengkompilasi menjadi dokumen RAPBD.

Dokumen RAPBD yang sudah disusun selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk diagendakan pembahasan dengan waktu pembahasan antara oktober sampai dengan bulan desember. Perlu diingat, dalam pembahasan RAPBD tidak semua anggota DPRD bisa ikut atau terlibat dalam proses pembahasan. Hanya mereka yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) yang dapat terlibat untuk membahas RAPBD. Anggota Banggar sendiri secara aturan merupakan perwakilan dari masing-masing Fraksi yang ada di DPRD.

Dalam pembahasan RAPBD, secara substansi adalah menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan alokasi anggaran dalam satu tahun. Di samping itu DPRD akan memberikan masukan dan catatan-catatan terhadap dokumen RAPBD yang disusun oleh eksekutif. DPRD juga bisa mengajukan usulan program atau kegiatan yang dapat diakomodir dalam dokumen APBD. Usulan tersebut biasanya diperoleh DPRD dari hasil serap aspirasi yang dilakukan oleh DPRD.

Setelah pembahasan tahap pertama selesai, draf RAPBD hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi atau telaah dari pemerintah provinsi. Berdasarkan aturan proses evaluasi oleh Gubernur ini memiliki waktu 20 hari, apabila selama 20 hari belum ada hasil evaluasi maka draf RAPBD tersebut dianggap sudah dapat disahkan menjadi APBD.

Draf RAPBD yang sudah dievaluasi oleh Gubernur, selanjutnya dilakukan pembahasan kembali antara eksekutif dan DPRD dengan maksud untuk membahas hasil evaluasi dan dilakukan perbaikan atas review dan evaluasi gubernur. Setelah pembahasan hasil evaluasi, langkah terakhir adalah pengesahan RAPBD menjadi APBD melalui rapat paripurna DPRD. Hasil pengesahan tersebut berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD yang dituangkan dalam lembaran daerah.

Setelah pengesahan RAPBD menjadi APBD, selanjutnya pihak eksekutif menyusun dokumen Peraturan Bupati (Perbub) untuk menjabarkan dari perda APBD. Perbub APBD ini lebih merinci atau mendetailkan dari setiap alokasi baik pendapatan maupun belanja daerah dari apa yang sudah tertuang dalam Perda APBD.

Sekali lagi proses pembahasan dan pengesahan APBD kesesuaian jadwalnya sangat tergantung dari dinamika yang terjadi didaerah. Terkadang bisa cepat, juga bisa lambat dan sudah banyak kasus yang terjadi banyak daerah yang terlambat dalam pengesahan APBD. Beberapa kasus keterlambatan yang terjadi biasanya dipicu oleh keterlambatan penyerahan dokumen anggaran dari eksekutif kepada legislatif, pemicu lainnya adalah proses pembahasan di DPRD yang cukup lama, karena DPRD berusaha untuk memasukan kepentingannya yang terkadang sulit terjadi kesepakatan dengan eksekutif.

Masalah mendasar lainnya, adalah mengenai keterlibatan masyarakat atau publik dalam setiap tahapan pembahasan APBD. Terutama pembahasan-pembahasan di DPRD. Ruang keterlibatan publik sangat kecil, hal inilah yang menjadi pembuka ruang terjadinya negoisasi kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Kepentingan yang dinegoisasikan tidak jauh dari persoalan fasilitas-fasilitas yang dapat diakomodasi dalam APBD. Sementara kepentingan-kepentingan mendasar masyarakat seringkali terabaikan.




You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar