Skip to main content

follow us

Tahapan dan Prosedur Penyusunan KUA dan PPAS

Para pembaca yang budiman, pada tulisan saya terdahulu telah membahas tahapan dan proses penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD, sekarang saya akan melanjutkan tahapan selanjutnya proses perencanaan dan penganggaran daerah. Setelah pemerintah daerah menyusun dokumen RKPD dan sudah mendapat persetujuan DPRD, tahapan selanjutnya adalah penyusunan dokumen KUA dan PPAS.

Dokumen KUA dan PPAS bisa disebut dokumen yang menjembatani antara perencanaan dan penganggaran daerah. Penjelasannya, setelah pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan, agar perencanaan tersebut dapat dijalankan maka perlu adanya alokasi anggaran. Kebijakan alokasi anggaran inilah nantinya termuat dalam dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun sebelum menuju dokumen APBD, pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif perlu membangun kesepahaman tentang prioritas-prioritas dalam APBD.

Pentingnya membangun kesepahaman antara eksekutif dan legislatif ialah agar dokumen APBD nantinya tidak keluar dari prioritas pembangunan yang sebelumnya sudah disahkan melalui dokumen RKPD. Selain itu, KUA dan PPAS ini nantinya akan menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun besaran anggaran dalam dokumen RKA SKPD. Dokumen KUA dan PPAS ini nantinya akan dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif daerah, yang kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan bersama.

Baiklah, mari kita mecoba memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan KUA dan PPAS itu ?. Kita bahas satu per satu, KUA akronimnya adalah Kebijakan Umum Anggaran. Dokumen KUA sendiri berisi tentang, kondisi makro ekonomi disuatu daerah, kemudian pokok-pokok kebijakan pendapatan dan belanja daerah dalam satu tahun angaran.

Pokok-pokok kebijakan yang dimaksud, misalnya besaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran dengan pertimbangan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan dan tingkat inflasi. Selain itu dalam dokumen KUA, juga akan disampaikan strategi peningkatan target pendapatan daerah, dan dari sisi belanja akan menjelaskan apa capaian dari alokasi belanja daerah, serta asumsi kebijakan pembiayaan daerah.

Silahkan Baca juga :
Tahapan dan Proses Penyusunan RKPD

Tahapan dan Proses Penyusunan RPJMD

Selanjutnya, PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, merupakan dokumen yang berisi tentang prioritas program dan kegiatan yang disusun oleh organisasi perangkat daerah dengan mengacu pada pada prioritas dalam RKPD. Sedangkan plafon anggaran merupakan batas tertinggi jumlah rupiah yang dapat dianggaran ditiap-tiap organisasi perangkat daerah. Penetuan batasan anggaran tersebut termasuk juga untuk anggaran belanja pegawai.

Dokumen KUA dan PPAS disusun oleh eksekutif yang ditugaskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (SEKDA). TAPD menyusun rancangan KUA dan PPAS dengan tahapan sebagai berikut : a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah, b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, c. Menyusun plafon anggaran sementara utnuk masing-masing program, d. Prioritas pelaporan anggaran sementara memuat : Rancangan penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, Prioritas belanja, Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah dan program dan rencana pembiayaan.

Rancangan KUA dan PPAS yang telah disusun oleh TAPD selanjutnya diserahkan kepada Kepala Daerah, penyerahan ini dilakukan oleh Sekda paling lambat minggu pertama bulan juni. Kemudian, rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama, penyerahan kepada DPRD ini paling lambat pertengahan bulan Juni. Selanjutnya KUA dan PPAS disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD berupa nota kesepahaman paling lambat akhir bulan Juni.

Dokumen KUA PPAS yang sudah dituangkan dalam nota kesepakatan tersebut kemudian menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD. Meskipun hanya berupa nota kesepakatan, akan tetapi KUA dan PPAS ini merupakan dokumen yang cukup strategis untuk mensinkronkan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah.

Harapannya ada konsistensi antara apa yang sudah direncanakan (agenda strategis) yang ada dalam dokumen perencanaan dapat tertuang juga dalam dokumen APBD. Dengan begitu, anggaran yang ada akan menjadi efektif untuk menyelesaikan persoalan strategis yang dihadapi oleh daerah. Semoga Bermanfaat !!

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar