Skip to main content

follow us

Tahapan dan Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Bagian 2

Sebagaimana tulisan saya beberapa hari yang lalu yang mengulas tentang tahapan dan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh pemerintah dengan mengacu pada dokumen RPJMD. RKPD sendiri, secara substansinya berisi tentang rencana-rencana kerja, program strategis yang akan dilakukan selama satu tahun dalam kerangka untuk mewujudkan program prioritas atau visi-misi dalam RPJMD.

Secara tahapan dan proses, penyusunan dokumen RKPD ini tidak jauh berbeda dengan tahapan dan prosedur penyusunan RPJMD sebagaimana dalam tulisan saya terdahulu. Pembedanya adalah dari sisi konten (isi) dan bentuk penetapannya, jika RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sementara RKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Tahapan penyusunan dokumen RPKD, diawali dengan tahapan persiapan yaitu pembentukan tim penyusun RKPD dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. Selanjutnya tim yang sudah dibentuk, mulai melakukan penyiapan-penyiapan data dan informasi pembangunan daerah yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan awal RKPD yang akan dimulai pada minggu ke dua bulan desember. Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJMD Kabupaten/kota, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, Program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Dalam rancangan awal yang disusun mencakup antara lain : a. Analisis gambaran umum daerah, b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, c. Analisis kapasitas riil keuangan daerah, d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah, e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah, f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD, g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, j. Perumusan prioritas pembangunan daerah, dan k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Rancangan awal RKPD yang disusun oleh tim, kemudian dibahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Selanjutnya hasil dari konsultasi publik tersebut oleh Bappeda dijadikan bahan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala daerah dan menjadi pedoman awal bagi perangkat daerah untuk menyusun rancangan awal renja kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang diawali dari musrenbang tingkat desa, kecamatan sampai meurenbang kabupaten/kota. Musrenbang tersebut, dimaksudkan untuk membahas rancangan awal RKPD yang telah disusun dengan bahasan diantaranya : 1. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah, 2. Menyepakati prioritas pembangunan daerah, 3. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, 4. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, 5. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan musrenbang kecamatan.

Hasil-hasil musrenbang tersebut, kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan rancangan akhir RKPD yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah. Setalah dilakukan pembahasan dengan seluruh perangkat daerah, hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi masukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD.

Selanjutnya rancangan akhir RKPD dituangkan ke dalam rancangan Peraturan Kepala daerah (Perkada) tentang RKPD, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh riview dan masukan. Tahapan selanjutnya adalah proses penetapan Perkada tentang RPJMD. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota penetapan Perkada tentang RKPD dilakukan satu (1) minggu setelah ditetapkannya RKPD Provinsi.

Selanjutnya dokumen RKPD ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja (renja), yang pada proses berikutnya RKPD yang telah ditetapkan ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen penganggaran, yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan RKA perangkat daerah sampai pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD sediri disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah selama satu tahun, dan juga untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Apa yang direncanakan melalui dokumen RPJMD dan RKPD, selanjutnya akan dituangkan dalam kebijakan anggaran daerah. Konsistensi ini cukup penting agar pengelolaan sumberdaya menjadi efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar