Skip to main content

follow us

PROSES DAN TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - RPJMD (BAGIAN 1)

Pembaca yang budiman, untuk beberapa tulisan saya ke depan akan mengulas tentang bagaimana pemerintah daerah melakukan perencanaan pembangunan dan dokumen-dokumen penting apa sebagai produk dari perencanaan tersebut. Mengapa saya perlu menuliskan ini ?. Dari beberapa kesempatan saya memfasilitasi diskusi yang membahas tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, ternyata masih banyak yang belum memahami, apa itu RPJMD, RKPD, sampai APBD.

Semoga melalui tulisan ini akan membantu khalayak umum untuk mengetahui jenis dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran yang merupakan dokumen public, dimana setiap warga masyarakat berhak untuk mengetahui sehingga masyarakat atau public dapat berkontribusi pemikiran, masukan kepada pemerintah terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran public.

Setiap lima tahun pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kapan dokumen RPJMD ini disusun, jika kita kembalikan pada fungsi dokumen ini sebagaimana termuat dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), itu berarti dokumen RPJMD disusun ketika sudah terpilih kepala daerah yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan. Bisa dikatakan bahwa dokumen RPJMD secara substansinya adalah menuangkan janji-janji politik dari kepala daerah terpilih yang akan menjadi rujukan dalam menysun agenda pembangunan selama 5 tahun.

Perlu diketahui juga bahwa pemerintah daerah memiliki 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan pembangunan, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dimana ketiga dokumen perencanaan pembangunan tersebut saling berkaitan, dalam menyusun RPJMD pemerintah daerah mengacu dalam RPJP, sedangkan untuk penyusunan RKPD (dokumen perencanaan 1 tahunan) mengacu pada dokumen RPJMD. Untuk ulasan tentang RKPD akan kita bahas setelah ulasan RPJMD ya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 tahun 2017, pasal (41) persiapan penyusunan dokumen RPJMD meliputi, (a). penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, (b). orientasi mengenai RPJMD, (c). penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, (d). penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, dan (e). penyusunan rancangan tehnokratik RPJMD.

Lalu bagaimana proses penyusunan dokumen RPJMD dilakukan, pertama-tama tim penyusun RPJMD yang diketuai oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusun dokumen tehnokratik RPJMD yang sekurang-kurangnya memuat : 1. Pendahuluan, 2. Gambaran umum kondisi daerah, 3. Permasalahan dan isu strategis daerah, 4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, 5. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, 6. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, 7. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan, 8. Penutup. Selanjutnya rancangan awal yang sudah disusun tersebut, menjadi bahan untuk dibahas dalam forum konsultasi publik yang bertujuan untuk memperoleh masukan guna penyempurnaan rancangan dokumen RPJMD.

Proses selanjutnya setelah tim menyelesasikan rancangan awal RPJMD, selanjutnya BAPPEDA menyampaikan kepada Kepala daerah yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD. Kemudian antara DPRD dan Kepala Daerah menyepakati rancangan awal melalui nota kesepahaman tentang Rancangan awal RPJMD. Setelah adanya kesepahaman tersebu, pemerintah daerah melakukan konsultasi kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi terhadap rancangan awal RPJMD. Setelah adanya evaluasi dari Gubenur, tim kembali melakukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD untuk mendapat persetujuan dari Kepala Daerah terkait dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Proses selanjutnya, setelah pelaksanaan musrenbang, pemerintah daerah menyiapkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan menyerahkan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Selanjutnya jika sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah, maka dokumen RPJMD sudah resmi dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Pada prinsipnya, dokumen RPJMD proses dan penyusunannya harus melibatkan banyak pihak termasuk adanya partisipasi masyarakat, karena RPJMD merupakan dokumen yang cukup strategis sebagai acuan penyusunan prioritas pembangunan, dan alat kontrol untuk menilai kinerja pemerintah daerah terutama bagi kepala daerah terpilih. Sejauh mana janji-janji politik tersebut dapat direalisasikan dengan melihat kembali dokumen RPJMD tersebut. Selain itu, dokumen RPJMD ini juga sebagai instrumen untuk melihat sejauh mana sumberdaya publik (baca; Anggaran daerah) dikelola secara efektif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Semoga Bermanfaat!!!.









You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar