Skip to main content

follow us

Pemiskinan Koruptor

Hampir setiap hari kita disuguhi dengan berita penangkapan pejabat yang terkena kasus korupsi, tentu kita sebagai masyarakat awam sangatlah marah dengan para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaanya untuk melakukan tindakan korupsi. Apalagi yang dikorup adalah uang negara yang sumbernya dari pajak yang kita bayar. Sudah sekian banyak pejabat pemerintahan di negeri ini mulai dari tingkat pusat maupun pejabat daerah yang tertangkap oleh KPK, pertanyaanya mau berapa lagi pejabat yang ditangkap karena korupsi.

Tentu kita tidak bisa serta merta menyalahkan KPK yang sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat, karena memang salah satu tugasnya adalah melakukan tindakan termasuk melakukan OTT. Ratusan pejabat negara ini sudah masuk bui karena kasus korupsi yang artinya memang tidak ada efek jera untuk tidak melakukan korupsi.

Berbagai upaya pencegahan sebatas yang saya ketahui juga telah dilakukan, mulai dari pemebenahan sistem penggunaan uang negara seperti pengadaan barang dan jasa sudah semakin terbuka, adanya fakta integritas yang dilakukan oleh pejabat untuk menghindari perilaku korup, tetapi nyatanya juga belum dapat mengurangi tindakan korupsi para pejabat tersebut.

Pendidikan-pendidikan anti korupsi juga telah banyak diinisiasi baik oleh pemeritah maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil dengan maksud dan tujuan untuk menamamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi bangsa ini. Namun, hal tersebut belum maksimal bukan berarti saya mengkerdilkan inisiasi baik tersebut. Akan tetapi, sebagai warga negara saya berhak untuk menyampaikan kemarahan terhadap fenomena korupsi di negeri ini.

Berbagai seminar, workshop yang membahas korupsi juga banyak diselenggarakan bahkan juga banyak beredar buku-buku tentang perlawanan terhadap korupsi. Tapi memang benar adagium “Maling akan selalu lebih pintar dari penangkapnya”, yang jelas mental korup atau sikap rakus masih menghingapi pejabat kita. Mungkin mereka berpikir, yang tertangkap itu kan lagi apes saja sehingga mereka tetap dengan tenang melakukan korupsi.

Disamping itu hukuman bagi koruptor juga sebagian besar masih belum sebanding dengan besaran nilai korupsinya. Dan hal inilah yang menjadikan aktor korupsi, setelah menjalani hukuman dapat kembali mengendalikan perbuatan korupsi lagi dengan berbagai modusnya.

Akhirnya sebagai anak bagsa tentu kita terus berharap perlawanan terhadap korupsi tidak boleh padam, tentu harapan kita perlawanan tersebut tidak hanya melalui seminar-seminar, workshop, tetapi melalui aksi yang lebih nyata misalnya memberikan hukuman yang memberikan efek jera terhadap pelaku koruptor, seperti hukuman memiskinkan koruptor dengan menyita harta para koruptor untuk dikelola negara, mencabut hak politiknya, pelaku korupsi yang terbukti tidak boleh lagi menjabat dalam jabatan politik, mengikuti pemilihan dalam pemilihan umum (Pemilu).

Pemiskinan dengan menyita harta koruptor tujuannya agar pelaku korupsi tidak lagi memiliki kekuatan untuk kembali mengendalikan atau menjadi aktor perbuatan korupsi lagi. Selain itu juga, dengan memiskinkan kemungkinan akan memberikan efek jera karena hukuman jauh lebih berat daripada hasil korupsinya. Di samping itu juga, negara ini harus mulai memikirkan bentuk hukuman social, yaitu melalui kerja social untuk beberapa waktu. Sebagai ganti kerugian social dari akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya. Misalnya, berkerja untuk melayani masyarakat tanpa diberikan gaji dan kompensasi lainnya.

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar