follow us

Uang Gedok APBD : Suap Pembahasan APBD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan status tersangka untuk anggota DPRD Kota Malang, tidak main-main total ada 41 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka suap pembahasan APBD-P tahun 2015. Hanya menyisakan 4 anggota DPRD yang sementara tidak terkait dengan kasus suap tersebut. Tentu ini sangat miris dan menyakitkan bagi masyarakat khususnya warga masyarakat Kota Malang, ditengah harapan terhadap DPRD untuk dapat melaksanakan fungsi kontrol dengan baik justru terlibat dalam pusaran korupsi.

Dengan ditetapkannya ke 41 anggota DPRD Kota Malang tersebut semakin menambah daftar pejabat di Jawa Timur yang tersangkut kasus korupsi, dimana beberapa waktu lalu KPK juga menangkap tangan 2 kepala daerah diwilayah Jawa Timur. Dengan semakin banyaknya pejabat yang tersangkut korupsi, pertanyaan banyak orang mengapa korupsi terus terjadi, kenapa tidak ada kata jera bagi pejabat tersebut itlah pertanyaan banyak orang.

Kalau kita lihat, kasus yang terjadi pada DPRD Kota malang tersebut terkait dengan pembahasan APBD Perubahan tahun 2015 artinya kejadian suap-menyuap terjadi tiga tahun yang lalu. Yang itu menunjukkan bahwa kasus tersebut baru terungkap seteah tiga tahun terjadi. Memang ada kemungkinan jika praktek suap-meyuap dalam pembahasan APBD terjadi dibanyak daerah.

Pertama, proses pembahasan APBD yang jauh dari jangkauan publik yang menyebabkan terbukanya ruang negoisasi antara eksekutif dan legislatif untuk mengegolkan program-program atau proyek tertentu supaya terakomodir dalam kebijakan anggaran. Kedua, rendahnya integritas diantara budget aktor terutama DPRD dan birokrasi yang cenderung memanfaatkan kewenangan untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Jika kita cermati, modus korupsi pada kasus suap DPRD Kota malang, eksekutif berupaya untuk mempengaruhi DPRD supaya menyetujui proyek multi years masuk dalam APBD Perubahan tahun 2015 Kota Malang. Demi kepentingan itu, eksekutif memberikan sejumlah uang kepada legislatif supaya agar proses pembahasan APBD perubahan berjalan lancar dan proyek yang direncanakan oleh eksekutif masuk.

Disisi lain, pihak DPRD juga cenderung menyalahgunakan kewenangan budgetingnya untuk meminta "uang gedok" kepada eksekutif. Jika tidak ada pemberian sejumlah uang, maka DPRD tidak akan membahas atau menghambat proses pembahasan APBD Perubahan. Karena adanya saling memberi dan menerima maka suap tersebut terjadi.

Uang gedok atau suap pembahasan APBD selama ini banyak dipraktekan oleh eksekutif dan legislatif, hal ini terkonfirmasi dari beberapa kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Hal menarik lainnya, dari beberapa kasus tersebut selalu melibatkan pihak ketiga (swasta) yang tentu memiliki kepentingan juga untuk mendorong supaya beberapa proyek masuk dalam APBD dan akhirnya pihak swasta tersebut dapat mengerjakannya. Dalam upaya memasukkan proyek dalam APBD, pihak swasta akan mengeluarkan uang terlebih dahulu yang biasanya dititipkan kepada oknum dieksekutif untuk dibagikan kepada anggota DPRD.

Istilahnya, pihak swasta akan mengeluarkan uang muka yang akan dipergunakan untuk memuluskan masuknya proyek dalam APBD setelah berhasil maka pihak swasta akan memberikan uang lagi supaya dapat memenangkan tender proyek tersebut. Oleh karena itu, tugas KPK adalah mengusut kasus suap DPRD kota Malang tersebut sampai tuntas, termasuk juga mengungkap siapa yang menyediakan uang yang digunakan untuk suap tersebut.

Lingkaran setan korupsi pembahasan APBD ini harus diputus karena yang dirugikan adalah masyarakat luas, dengan adanya praktek-praktek korupsi tentu pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pembangunan yang didanai dari APBD. Ilustrasinya, jika nilai sebuah proyek adalah Rp. 100 miliar dan karena adanya praktek suap (korupsi) yang uangnya berasal dari pihak ketiga (swasta) dan apabila dia menjadi pemenang tender, maka pertama yang akan dilakukan adalah mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan untuk menyuap. Akhirnya, nilai proyek Rp. 100 miliar tersebut akan berkurang 20-30% untuk menutup biaya-biaya tadi. Maka tidak heran jika kualitas proyek juga akan menurun akibat dana yang tidak utuh lagi.

Oleh karena itu butuh langkah-langkah luar biasa untuk memutus lingkaran setan korupsi pembahasan APBD, setiap pembahasan APBD harus dilakukan secara terbuka, artinya publik dapat menjangkau dan mengakses forum-forum pembahasan APBD dengan begitu eksekutif dan legislatif merasa terawasi dan diskusi pembahasan akan kembali kepada hasil-hasil perencanaan dalam Musrenbang.

Kedua, adanya sangsi yang tegas dari partai politik untuk memecat kader atau anggota mereka yang terlibat dalam praktek korupsi pembahasan APBD, hal ini penting supaya ada efek jera dari anggota DPRD untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki dalam pembahasan APBD. Selanjutnya, harus ada hukuman seberat mungkin supaya tidak terjadi kembali korupsi pembahasan APBD dimasa yang akan datang.
Disclaimer: Tulisan-tulisan yang ada di blog ini merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili lembaga manapun. silahkan mencuplik, mengutip tulisan (opini) yang ada di blog ini tapi sebelumnya harus konfirmasi melalui email : dakelan.tb@gmail.com atau di nomer 081332025450 (WA Only).

Baca Artikel Lainnya: