follow us

Semangat Mahasiswa UNUD Bali Belajar Tentang Legislatif

Bertempat di Gedung peace and democracy Jimbaran, sejumlah mahasiswa Universitas Udayana (UNUD) Bali yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sedang sibuk hilir mudik, dengan mengenakan alamater kebesaran UNUD baik mahasiswa maupun mahasiswi terlihat sibuk melaksanakan Pelatihan Legislatif yang dihelat selama 2 hari. Menurut salah satu panitia kegiatan ini diikuti tidak hanya mahasiswa yang berasal dari Bali saja, akan tetapi juga diikuti oleh mahasiswa dari Manado dan Makasar. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk training tersebut juga menghadirkan sejumlah Nara Sumber tingkat regional dan nasional, seperti DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Bali dan kebetulan saya juga diundang untuk menjadi Nara Sumber dengan materi tentang anggaran.

Kehadiran Nara sumber dari tingkat nasional tersebut diharapkan akan mampu memberikan input tentang bagaimana peran legislatif secara luas dalam sistem pememrintahan kita. Dengan mengetahui tentang peran dan fungsi legislatif, peserta diharapkan selain meningkatkan pengetahuan juga memunculkan kesadaran kritis, bagaimana peran dan fungsi legislatif apakah sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru ada ketidaksesuaian antara fungsi ideal dengan kenyataan selama ini.

Mahasiswa sebagai agent of change (agen perubahan) memang harus selalu memperkaya dengan pengetahuah, karena selain sebagai agen perubahan mahasiswa merupakan generasi yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa ini. Sehingga training legislatif ini cukup tepat untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus sebagai media untuk mendiskusikan masalah-masalah terkait dengan tata pemerintahan di negara ini.

Peserta yang rata-rata dikuti mahasiswa dan mahasiswi semester lima tampak semangat dan antusias mengikuti forum-forum dalam training tersebut. Hal ini bisa dilihat dari aktifnya peserta dalam menyampaikan pertanyaan, sanggahan dan komentar atas pemaparan dari para narasumber. Salah satu topik pembahasan yang menarik adalah mengenai kasus korupsi yang banyak menjerat anggota DPR maupun DPRD.

Banyak peserta yang menanyakan tentang penyebab mengapa banyak anggota DPR/D yang terlibat korupsi, siapa yang salah dan yang bertanggung jawab tentang kejadian tersebut. Dari ketiga nara sumber, sepakat bahwa penyebab maraknya korupsi yang melibatkan legislatif karena rendahnya integritas anggota legislatif. Sebagaimana disampaikan oleh Andian Napitupulu, nara sumber yang berasal dari anggota DPR RI. Lebih jauh Andian begitu sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa saat ini yang terjadi adalah minimnya keteladanan untuk hidup sederhana dari para anggota DPR. Gaya hidup bermewah-mewahanlah yang menjadi salah satu pendorong mengapa banyak anggota DPR tersangkut dalam pusaran korupsi.

Tidak banyak dan dapat dihitung dengan jari, anggota DPR yang mau melakoni gaya hidup apa adanya artinya hidup dengan keserdehanaan. Seperti yang saya lakukan saat ini, meskipun saya menjadi anggota DPR tapi saya tetap menjaga gaya hidup sederhana sebagaimana waktu saya masih menjadi aktivis dulu begitupun dengan keluarga saya.



Menurut mantan aktivis 98 tersebut, menjadi anggota DPR itu penghasilannya tinggi dan fasilitasnya juga cukup besar. Selain gaji dan tunjangan yang kalau ditotal sebulan anggota DPR bisa memperoleh Rp. 50 juta. Selain itu anggota DPR masih mendapat fasilitas lainnya, seperti kunjungan keluar negeri yang mendapat fasilitas penginapan dihotel minimal bintag 4, uang saku yang cukup besar. Tapi disisi lain, tuntutan anggota DPR juga lumayan besar. Menurutnya, setiap anggota DPR dituntut untuk membayar iuran kepada partai politik, sumbangan kepada konstituen dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Sementara itu, menurut Dakelan (Koord. FITRA Jatim) menyampaikan bahwa persoalan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan langkah-langkah luar biasa untuk memberantasnya. Kita akui memang kapasitas anggota legislatif itu sangat beragam baik dari sisi latar belakang sosialnya, pendidikannya. Sehingga tidak jarang seorang anggota DPR merasa tidak melakukan korupsi, misalnya menerima uang dari pihak tertentu itu tidak dianggap sebagai sebuah korupsi. Apalagi yang terkait dengan pelanggaran administratif dalam pengelolaan keuangan negara.

Terlepas dari semua itu sebenarnya, masalah integritas merupakan persoalan mendasar yang masih menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Andian tadi, perlu counter cultur untuk merubah gaya hidup anggota legislatif, sehingga tidak semakin terjerembab dalam lingkaran korupsi.

Sementara itu, menurut anggota DPRD Provinsi Bali, perlu adanya peningkatan kapasitas bagi anggota legislatif supaya memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif. Selama ini lagislatif terutama didaerah minim dukungan baik anggaran maupun sumberdaya manusia, sementara eksekutif mengelola anggaran yang cukup besar dan didukung dengan sejumlah staf yang memadai. Hal inilah yang menyebabkan ada ketidakseimbangan antara eksekutif dan legislatif daerah.
Disclaimer: Tulisan-tulisan yang ada di blog ini merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili lembaga manapun. silahkan mencuplik, mengutip tulisan (opini) yang ada di blog ini tapi sebelumnya harus konfirmasi melalui email : dakelan.tb@gmail.com atau di nomer 081332025450 (WA Only).

Baca Artikel Lainnya: