follow us

Masalah Korupsi dan Keteladanan Pejabat Pemerintah

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dampak atau akibat dari perbuatan korupsi juga sangat luar biasa bagi kelangsungan hajat hidup banyak orang. Diperlukan langkah-langkah yang juga luar biasa dalam melawan korupsi. Kita tahu bahwa korupsi ini tidak hanya persoalan pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran moral. Untuk mencegah terjadinya korupsi, tidak hanya penindakan hukum secara tegas akan tetapi juga membutuhkan sikap anti korupsi yang luar biasa.

Seorang pejabat negara misalnya, dituntut untuk memiliki keberanian untuk yang luar biasa untuk menghindari tindakan atau perilaku yang berpotensi terjadinya korupsi. Karena korupsi dapat terjadi tidak hanya dari kesengajaan pelaku, tetapi juga bisa berasal dari sikap atau perilaku seorang pejabat yang memungkinkan pihak lain melakukan korupsi.

Dari beberapa kasus korupsi yang telah terungkap dan terbukti, memberikan gambaran bahwa seorang pejabat negara mungkin tidak ada niat untuk korupsi, akan tetapi tindakan yang dilakukan tanpa disadari telah menyebabkan orang lain atau pihak tertentu melakukan korupsi. Itulah yang dinamakan dengan adanya konflik kepentingan, dimana seseorang akan merasa ewuh pakewuh untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, karena yang melakukan adalah teman, kolega bahkan keluarga terdekat.

Standar moral yang tinggi harus dimiliki oleh seorang pejabat negara, salah satunya menjaga perilaku, pergaulan supaya tidak ada konflik kepentingan dalam membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Misalnya, keberanian menolak hadiah dari pihak lain meskipun itu bernilai kecil karena itu berpotensi mempengaruhi keputusan atau kebijakan dimasa mendatang.

Contoh standar moral lainnya misalnya, seorang pejabat atau pegawai pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara diluar untuk kepentingan kedinasan. Meskipun secara aturan misalnya membawa pulang fasilitas negara diperbolehkan, akan tetapi jika memiliki standar moral yang tinggi maka hal itu tidak akan dilakukan.

Teladan moral tinggi pejabat negara adalah Umar bin Abdul Aziz, sebagai seorang Khalifah beliau sangat menjaga moral dengan tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi meskipun itu tidak dilarang dalam aturan yang ada. Seperti ketika pada suatu malam setelah menyelesaikan tugas diruang kerja, beliau kedatangan tamu yang merupakan anaknya sendiri seketika beliau bertanya keperluan anak beliau tersebut untuk urusan pemerintahan atau urusan pribadi, jika untuk urusan pribadi maka Umar akan mematikan penerangan didalam ruangan, dan menyuruh pembantu untuk mengambilkan lampu dari ruang dalam karena lampu diruang kerja merupakan fasilitas negara yang hanya digunakan untuk keperluan-keperluan pemerintahan.

Kisah tersebut menunjukkan bahwa seorang pejabat negara atau pegawai pemerintah, harus selalu memiliki sikap anti korupsi yang dimulai dari hal terkecil, yaitu tidak menggunakan fasilitas negara diluar urusan kedinasan atau negara. Tetapi pada kenyataanya, nampaknya sulit untuk mengharapkan pejabat atau pegawai pemerintah yang demikian.

Secara aturan belum tegas terhadap penggunaan fasilitas negara oleh pejabat, sehingga jika tidak melanggar aturan seorang pejabat tidak merasa bersalah ketika mengunnakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Selain itu masyarakat kita juga masih permisif terhadap hal tersebut, masyarakat kita masih menganggap wajar jika seorang pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Maka tidak kaget jika kita melihat kendaraan-kendaraan dinas pemerintah yang digunakan oleh pejabat diluar jam dinas, misalnya kita biasa melihat pejabat atau pegawai pemerintah menggunakan kendaraan dinas untuk berbelanja ke pasar, menggunakan untuk keperluan keluarga dan lain sebagainya.

Negara ini harus mulai memikirkan untuk membuat ketegasan tentang pemakain fasilitas negara. Untuk memberikan teladan kepada masyarakat luas, mesti ada aturan tidak boleh membawa pulang kendaraan dinas. Pejabat pemerintah harus dibiasakan untuk menggunakan transpotasi public, atau kendaraan pribadi untuk pergi kekantor atau pulang dari kantor. Kendaraan dinas, diparkir dikantor dan digunakan untuk keperluan kedinasan saja.

Hal ini diperlukan untuk menghindari potensi fraud, selain itu juga dalam rangka efesiensi pengeluaran pemerintah karena anggaran yang dibutuhkan untuk operasional kendaraan dinas cukup besar apalagi jika ditambah dengan penggunaan secara pribadi. Bangsa ini harus secara serius memerangi korupsi, dengan memulai menerapkan standar moral yang tinggi kepada pejabat pemerintah.
Disclaimer: Tulisan-tulisan yang ada di blog ini merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili lembaga manapun. silahkan mencuplik, mengutip tulisan (opini) yang ada di blog ini tapi sebelumnya harus konfirmasi melalui email : dakelan.tb@gmail.com atau di nomer 081332025450 (WA Only).

Baca Artikel Lainnya: