follow us

Mahar Politik dan Tata Kelola Dana Kampanye

Isu adanya mahar politik kembali mencuat, istilah ini sempat ramai pada saat momentum pemilihan Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dimana pada saat itu muncul dugaan permintaan mahar politik dari partai politik kepada orang yang berniat mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur.

Mahar politik kini kembali ramai menjelang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, beredar isu salah satu bakal calon wakil presiden memberikan “mahar politik” sebesar Rp. 500 miliar kepada partai politik yang disebut sebagai biaya kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahkan dikutip dari beberapa media massa, bakal calon tersebut mengakui akan memberikan tidak hanya lima ratus miliar tetapi Rp. 1 triliun dan pemberian uang tersebut akan dikonsultasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertanyaanya apakah pemberian uang sebesar itu dari individu melanggar aturan atau tidak ? lalu bagaimana sebenarnya aturan pembiayaan kampanye dalam pemilihan umum.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk mendapat penjelasan, terutama dari para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg). Karena penyelenggaraan pemilu yang berkualitas tidak hanya bagaimana terlaksananya pemilu secara procedural, tetapi terselenggaranya pemilu yang transparan dan akuntabel juga menjadi sangat penting sebagai pendidikan politik kepada pemilih.

Termasuk transparansi dan akuntabilitas dana kampanye pemilu baik pilpres maupun pileg, karena public juga perlu untuk mengetahui besaran dana kampanye yang dikelola oleh partai politik termasuk juga asal atau sumber dana kampanye.

Jangan sampai adanya mahar politik ini dapat merusak tujuan mulia dari penyelenggaraan pilpres, kebutuhan logistic pilpres yang terciderai dengan politik uang termasuk mahar politik. Sebagaimana dinamika politik selama proses pencalonan, terpinggirkannya diskusi-diskusi visi kebangsaan dalam pilpres terkalahkan dengan kebutuhan logistik pencapresan.

Dengan adanya keterbukaan tersebut public memiliki informasi yang cukup untuk terlibat melakukan control terhadap besaran dan sumber dana kampanye, apakah melanggar aturan atau tidak, juga apakah dana kampanye tersebut berasal dari sumber-sumber yang dapat mempengaruhi intergritas seorang calon, karena adanya konflik kepentingan dengan penyumbang.

Masyarakat sendiri juga harus secara pro aktif untuk mencari informasi tentang besaran dan sumber dana kampanye, karena dengan partisipasi kita semua untuk mendorong tata kelola dana kampanye yang baik akan menjadikan momentum Pemilu tidak hanya menjadi ritual prosedur demokrasi lima tahunan, tetapi akan menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi karena terbebas dari kepentingan-kepentingan pemodal politik yang hanya mencari keuntungan pribadi.

Selain itu penyelenggara pemilu KPU termasuk bawaslu, harus juga pro aktif untuk menindaklanjuti peluang-peluang adanya politik uang dalam pilpres maupun pilpres. Menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada, agar ada efek jera dan menyelematkan public dari figure-figur yang tidak memiliki integritas dengan memainkan politik uang. Salah satunya dengan memperbanyak kanal atau ruang-ruang pengaduan yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat atau calon pemilih.

Disclaimer: Tulisan-tulisan yang ada di blog ini merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili lembaga manapun. silahkan mencuplik, mengutip tulisan (opini) yang ada di blog ini tapi sebelumnya harus konfirmasi melalui email : dakelan.tb@gmail.com atau di nomer 081332025450 (WA Only).

Baca Artikel Lainnya: