follow us

APBD Dan Relasi Demokratis Antara Rakyat dan Negara

Hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan anggaran daerah merupakan relasi demokrasi yang konkret. Dalam kebijakan anggaran daerah antara pemerintah dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Relasi demokratis yang dimaksud dalam kebijakan anggaran adalah, rakyat memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan pemerintah berhak untuk menerima pajak yang kemudian pemerintah atau negara memiliki kewajiban untuk mengelola pendapatan tersebut untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan rakyat berhak untuk mendapatkan pelayanan melalui pembangunan yang dirancang oleh negara.

Selain itu wujud demokrasi lainnya dalam perencanaan dan penganggaran adalah masyarakat dijamin haknya untuk terlibat dalam setiap proses dan tahapan perencanaan dan penganggaran. Melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), masyarakat dapat memberikan masukan, usulan kepada pemerintah dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengakomodasi usulan dan masukan masyarakat.

Melalui proses-proses yang demokratis itulah kemudian pemerintah mewujudkan usulan masyarakat dalam bentuk kebijakan anggaran baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Lebih dari itu masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari kebijakan anggaran yang telah diputuskan dan ini dijamin oleh undang-undang, misalnya dalam undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public.

Dalam undang-undang KIP tersebut, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan pemerintah memiliki kewajiban menyediakan informasi tersebut. Mengapa informasi tentang kebijakan anggaran tersebut cukup penting bagi masyarakat, karena dengan informasi yang cukup akan mendorong lahirnya partisipasi masyarakat untuk mempertanyakan atau mengontrol kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dan proses perencaanaan dan penganggaran dapat meminimalisir peluang-peluang penyimpangan angggaran yang saat ini marak terjadi. Selain itu partisipasi dengan informasi yang memadahi membantu masyarakat untuk memastikan kebijakan anggaran berdampak kepada peningkatan kesejahteraan warga negara.

Model demokrasi yang konkret melalui anggaran adalah memastikan terciptanya ruang-ruang dimana antara warga negara dan negara saling berinteraksi untuk merumuskan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Ruang tersebut melalui mekanisme politik di DPRD dan forum-forum deliberative seperti musrenbang.



Sistem demokratisasi anggaran juga menjamin masyarakat untuk melakukan control terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran. Misalnya masyarakat memiliki peluang untuk melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah yang bersumber dari anggaran negara.

Misalnya, diluar mekanisme audit formal yang dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah masyarakat juga dapat melakukan audit secara mandiri. Audit tersebut dapat berkerjasama dengan lembaga-lembaga independen, misalnya masyarakat dapat melakukan social audit, melalui pembuatan kartu penilaian terhadap proyek pemerintah. Hasil penilaian masyarakat tersebut kemudian disampaikan kepada lembaga-lembaga terkait untuk diperbaikan dan tindakan lainnya.

Berjalannya demokrasi mensyaratkan adanya cek and balance sistem, dalam kebijakan perumusan dan penyusunannya tidak hanya menjadi domain satu pihak saja. Tapi melibatkan banyak aktor, seperti DPR/D, masyarakat serta esksekutif, dengan banyaknya aktor yang terlibat kebijakan anggaran mampu merepresentasikan kepentingan banyak pihak terutama rakyat selaku pemegang daulat atas anggaran.
Disclaimer: Tulisan-tulisan yang ada di blog ini merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili lembaga manapun. silahkan mencuplik, mengutip tulisan (opini) yang ada di blog ini tapi sebelumnya harus konfirmasi melalui email : dakelan.tb@gmail.com atau di nomer 081332025450 (WA Only).

Baca Artikel Lainnya: