follow us

Mengintip KUA-PPAS 2019 Kabupaten Tuban : Utak-atik Anggaran Kemiskinan

Salah satu tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Platfom Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dokumen KUA PPAS berisi tentang kebijakan-kebijakan anggaran yang akan dijalankan selama 1 tahun anggaran berjalan, atau bisa juga disebut dokumen jembatan antara perencanaan dan penganggaran.

Mengapa harus ada dokumen KUA-PPAS, hal ini dimaksudkan agar kebijakan anggaran daerah atau APBD nantinya tidak keluar dari program-program prioritas dan strategis yang sudah disusun melalui dokumen RPJMD dan RKPD. Meskipun dokumen KUA –PPAS hanya sekedar kesepakatan antara eksekutif dan legislative, nanum dokumen ini memiliki peran strategis untuk menyambungkan visi dan misi yang kemudian diterjemahkan dalam kegiatan dan program dalam APBD.

Pada tahun 2019 ini pemerintah Kabupaten Tuban menetapkan tiga prioritas pembangunan, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang berkualits, perceoatan pengentasan kemiskinan, dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi. Ketiga prioritas inilah yang akan menjadi tema pembangunan selama 1 tahun, assumsinya bahwa kebijakan anggaran daerah juga akan konsisten dengan tiga prioritas tersebut dengan mengalokasikan anggaran yang cukup.

Dalam KUA-PPAS tahun 2019, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1,979 triliun atau lebih rendah 13,2 % dari pendapatan tahun 2018. Proyeksi lebih rendah ini karena dalam KUA-PPAS ini belum mencamtumkan perkiraan dana alokasi khusus, yang merupakan pendapatan pemerintah daerah dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 diproyeksikan mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan PAD ini lebih banyak ditopang oleh pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, sementara pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru mengalami penurunan sebesar 4,7 % jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Jika dirunut pengelolaan kekaayaan daerah yang dipisahkkan salah satunya merupakan hasil usaha daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa tidak maksimalnya kerja BUMD untuk menghasilkan keuntungan yang dapat menyumbang pendapatan daerah. Perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD, jika tidak banyak menghasilkan keuntungan dan hanya menyedot penyertaan modal dari pemerintah daerah maka patut untuk ditinjau ulang.

Untuk belanja daerah, pada tahun 2019 berdasarkan draf KUA-PPAS pemerintah daerah Tuban akan membelanjakan anggaran sebesar Rp. 2,050 triliun, besaran belanja daerah ini mengalami penurunan sebesar 14,6 % dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2018. Jika dibandingkan antara proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja daerah, tahun 2019 ini kebijakan anggaran diproyeksikan mengalami difisit sebesar Rp. 70,585 miliar.

Proyeksi belanja daerah yang lebih rendah di tahun 2019 ini tentu akan berakibat pada menurunnya kebijakan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan. Jika penurunan pada belanja-belanja rutin seperti untuk biaya perjalanan dinas, belanja keperluan kantor dan belanja operasional bagi pegawai hal ini patut diapresiasi karena sebagai bentuk efesiensi belanja, dengan harapan hasil efesiensi tersebut dapat dialokasikan untuk menambah alokasi belanja untuk program-program yang berkaitan langsung dengan tema besar pembangunan terutama untuk penanggulangan kemiskinan.

Namun ada hal menarik yang perlu untuk dikaji kembali terkait dengan kebijakan alokasi anggaran dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2019, alokasi anggaran untuk program yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan masih kalah jauh dengan alokasi anggaran untuk pembangunan sport center yang direncanakan menelan anggaran sebesar Rp. 14, 250 miliar. Sedangkan untuk program penanggulangan kemiskinan seperti, santunan keluarga miskin hanya sebesar Rp.288 juta dan pembangunan rumah layak huni sebesar Rp. 1,6 miliar.

Jika dilihat proporsi alokasi anggaran sebagaimana diatas, menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan alokasi antara alokasi untuk penanggulangan kemiskinan dan alokasi anggaran untuk pembangunan-pembangunan fisik yang belum tentu berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan di Tuban.

Selain adanya kesenjangan alokasi juga menunjukkan bahwa komitmen politik anggaran untuk kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan masih rendah. Memang untuk melihat komitmen politik tidak hanya dapat dilihat dari besaran alokasi anggaran, karena menanggulangi kemiskinan tidak hanya cukup dengan anggaran yang besar. Akan tetapi yang lebih penting adalah efektifitas program strategis yang disusun. Oleh karena itu selain mengkaji besaran anggaran, dalam pembahasan KUA-PPAS ini perlu dilihat apa saja bentuk program penanggulangan kemiskinan, hal ini penting supaya segera ada progress atau capaian dalam penanggulangan kemiskinan di Tuban karena periode pemerintah ini tinggal menyisakan 2 tahun lagi.

Selanjutnya adalah menunda atau mengurangi alokasi anggaran untuk bangunan-bangunan mercusuar yang kiranya tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pengurangan kemiskinan. Misalnya, mengurangi anggaran pembangunan sport center dan mengalihkan untuk program-program akses ekonomi, akses pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin, kelompok perempuan dan masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Dengan keterbatasan fiscal daerah, sudah saatnya saya kira pemerintah daerah bersama DPRD untuk lebih inovatif lagi dalam mendesain kebijakan anggaran daerah. Supaya alokasi anggaran benar-benar efektif untuk penanggulangan kemiskinan hal mendasar adalah perbaikan basis data kemiskinan. Sepertinya hal ini juga masih menjadi masalah, karena ada perbedaan data antara BPS dengan pemerintah daerah. Data yang akurat ini sangat penting karena berkaitan dengan efektifitas anggaran daerah yang terbatas.

Selain itu dengan data yang akurat, akan sangat membantu pememrintah daerah untuk menentukan sasaran dari program penanggulangan kemiskinan. Jika melihat dokumen RPJMD Tuban, belum nampak jelas data kelompok miskin dan rentan miskin misalnya pemilahan data antara warga miskin perempuan dan laki-laki. Sehingga belum focus yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan yang menyebabkan alokasi anggaran juga tidak efektif dan memperlambat progress penurunan angka kemiskinan.
Disclaimer: Tulisan-tulisan yang ada di blog ini merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili lembaga manapun. silahkan mencuplik, mengutip tulisan (opini) yang ada di blog ini tapi sebelumnya harus konfirmasi melalui email : dakelan.tb@gmail.com atau di nomer 081332025450 (WA Only).

Baca Artikel Lainnya: