Skip to main content

follow us

UU MD3 dan Kemunduran Demokrasi ?

Masa depan demokrasi terancam, kebebasan berpendapat mulai di bungkam, itulah reaksi publik menyikapi pengesahan uundang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Kekhawatiran publik lantaran dalam revisi UU MD3 yang baru disahkan oleh DPR, terdapat pasal yang berpotensi untuk membungkam masyarakat yang mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Besarnya penolakan publik dapat dilihat dari ramainya netizen yang melakukan penolakan lewat petisi daring atau online. Sebanyak 129.611 netizen menandatangani petisi menolak UU MD3 dalam waktu sehari. Tingginya penolakan publik, juga dibuktikan dengan rencana gugatan UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi yang dipelopori oleh beberapa kelompok masyarakat.

Pasal yang diangap dapat berpotensi memidanakan masyarakat ketika melakukan kritik DPR, yaitu pasal 122, dalam revisi UU MD3 disebutkan, MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Hal inilah yang membuat penolakan publik terhadap pengesahan revisi UU MD3, DPR dianggap akan membungkam suara kritis masyarakat dengan alasan merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.



Kebebasan menyampaikan pendapat, merupakan salah satu ciri sebuah sistem demokrasi yang menjadi pilihan sebuah negara. Tidak boleh ada satupun lembaga negara yang menghalangi orang untuk menyampaikan pendapatan baik dalam bentuk kritik dan lain sebagainya. Melalui undang-undang MD3, DPR justru akan menjadi lembaga yang menghalang-halangi masyarakat untuk menyampaikan kritik, karena dibayangi dengan ketakutan ancama pidana. Artinya DPR sebagai perwakilan rakyat telah mendorong kemunduran demokrasi di Indonesia.

Kalau kita refleksi ke belakang, sebenarnya siapa yang merendahkan kehormatan DPR, apakah kritik masyarakat masuk kategori merendahkan kehormatan DPR. Lalu bagaimana dengan banyaknya anggota DPR yang terjerat korupsi, bukankah mereka yang cenderung merendahkan kehormatan DPR. Bukankah mereka anggota Dewan yang terhormat, harusnya menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan korupsi.

Munculnya pasal dalam UU MD3 yang mengancam masyarakat sipil dan membuat DPR sebagai lembaga yang tidak tersentuh, merupakan ancaman demokrasi yang serius. Melalui UU MD3 ini demokrasi yang di Indonesia yang sudah mulai terbangun dengan baik dan diakui oleh dunia, tiba-tiba harus mundur karena watak otoritarian sekelompok politisi, yang gerah dengan kritik dari masyarakat.

Untuk itu, demi tegaknya kembali nilai-nilai demokrasi, masyarakat harus terus mengawal supaya segera ada perubahan kembali terhadap UU MD3 dan perangkat aturan yang dapat membunuh demokrasi yang dapat mengarah kembali ke negara otoritarian. Masyarakat harus kembali mendapatkan kebebasan untuk menyampaikan kritik kepada lembaga negara termasuk DPR tanpa adanya bayang-bayang ancaman pidana.

DPR sebagai wakil rakyat, seharusnya bersama-sama masyarakat melakukan sinergi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya mengontrol jalannya pemerintahan. Karena mereka merupakan representasi masyarakat, yang dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan kewajiban. Justru dengan membuat aturan yang mengacam masyarakat, akan semakin menjauhkan masyarakat dengan wakilnya. Lalu pertanyaanya, mereka berkerja untuk siapa.

Jika kebebasan bersuara sudah mulai dibungkam dengan seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang dibentuk secara demokratis, maka demokrasi akan kehilangan maknanya dengan menafikan partisipasi masyarakat atau publik. Pada akhirnya demokrasi hanya dimaknai secara prosedural, yaitu sekedar terlaksananya pemilihan umum saja sementara substansi demokrasi yang mensyaratkan partisipasi publik secara luas justru diabaikan.

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar