Skip to main content

follow us

Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016

Badan Permusywaratan Desa (BPD) merupakan lembaga adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keberadaan BPD merupakan wujud dari proses demokrasi desa, dengan harapan akan terciptanya chek and balance sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keberadaan BPD sendiri merupakan amanat dari undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 55-65 dalam UU desa mengatur keberadaan BPD beserta peran dan fungsinya, keberadaan BPD juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam pasal 79 PP tersebut diamanatkan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara khusus tentang BPD.

Tahun 2016, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusywaratan Desa (BPD). Dalam Permendagri ini, hal-hal yang diatur meliputi, Keanggotaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, serta Hak dan kewajiban BPD.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung maupun musyawarah perwakilan, (pasal 5 ayat 1). Jumlah anggota BPD, ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 orang dan paling banyak adalah 9 orang (ayat 2).

Tugas dan Fungsi BPD, diatur dalam Bab V dalam Permendagri ini. Pasal 31, menyatakan tugas dan fungsi BPD diantaranya, Fungsi BPD meliputi : a). Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; c). Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa. Tugas BPD sebagaimana dalam pasal 32, diantaranya : a). Menggali aspirasi masyarakat; b). Menampung aspirasi masyarakat; c). mengelola aspirasi masyarakat; d). menyalurkan aspirasi masyarakat; e). menyelenggarakan musyawarah BPD; f). menyelenggarakan musyawarah Desa; g). membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h). menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu; i). membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa; j). melaksanakan pengawsan kinerja Kepala Desa; k). melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa; l). menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.

Sementara tugas menggali, menampung dan mengelola aspirasi dalam permendagri ini diatur dalam pasal 34-36. Secara ringkas, pelaksanaan tugas menggali, menampun aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota BPD dapat menggali dan menerima aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, kemudian aspirasi yang masuk dikelola oleh BPD untuk dilakukan analisis sesuai dengan bidang yang ada dalam struktur BPD yaitu : bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakat, bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah dilakukan analisis sesuai dengan bidang tadi, aspirasi kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan musyawarah BPD yang melibatkan pemerintahan desa, melalui musywarah BPD tersebut, disampaikan semua aspirasi yang masuk kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti secara bersama-sama.

Selanjutnya untuk hak BPD, diatur lebih rinci dalam pasal 51, dimana hak anggota BPD diantaranya : 1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Selain hak tersebut diatas, setiap anggota BPD juga memiliki hak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 55, yaitu Anggota BPD berhak mengajukan usul Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapat tunjangan dari APBDesa. Hal lainnya adalah memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan dalam negeri, memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Beberapa hal tersebut, merupakan ringkasan dari Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang BPD, lebih jelas dan mendetail disarankan untuk membaca peraturan tersebut. Harapannya dengan memahami aturan peran, tugas dan fungsi BPD diharapkan BPD dalam berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara akuntabel, partisipatif dan yang lebih penting lagi adalah pelayanan kepada warga desa menjadi maksimal.

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar