--> Skip to main content

Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Sekelumit Cerita dari Desa Watulimo

Oleh: Cak DakelanPada: Februari 08, 2018

Pengelolaan anggaran desa dilaksanakan dengan prinsip, transparan, partisipatif dan akuntabel. Dana Desa yang saat ini dikelola oleh desa merupakan anggaran publik, karena dana desa ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satu sumbernya adalah dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat termasuk masyarakat desa yang secara rutin dipungut pajak oleh pemerintah baik pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan maupun pajak kendaraan bermotor dan jenis pajak-pajak yang lainnya.

Oleh karena itu sebagai masyarakat kita memiliki hak untuk memiliki informasi yang cukup berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Sepanjang informasi itu tidak tergolong sebagai informasi yang dikecualikan maka, dana desa wajib dibuka kepada warga desa. Dalam pasal 68 Undang-undang desa menyatakan bahwa warga desa memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan pengelolaan anggaran desa yang transparan, secara teorinya akan dapat membangkitkan partisipasi warga karena warga memiliki informasi yang cukup untuk dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa, terutama untuk kebijakan alokasi anggaran desa agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Salah satu masalah utama penyelenggaraan pembangunan desa yaitu minimnya partisipasi warga desa, karena dominasi dari aparat pemerintah desa dan ketertutupan informasi mengenai pengelolaan anggaran desa. Maka tidak heran banyak sekali terjadi penyelewengan dana desa, karena memang anggaran desa masih berada dalam ruang yang tertutup.

Partisipasi masyarakat desa adalah kunci keberhasilan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, dan bukan diukur dari keberhasilan secara administrasi. Karena pada hakekatnya, indikator keberhasilan dana desa salah satunya adalah meningkatnya partisipasi warga desa dalam pembangunan desa, meningkatnya akses layanan dasar warga desa seperti pendidikan dasar, kesehatan dan pembangunan ekonomi. Dengan masyarakat terlibat, akan mempercepat pencapaian tujuan utama dana desa. Karena pembangunan yang dirumuskan tidak hanya sekedar keinginan aparat pemerintah desa, tetapi benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi dana desa kepada masyarakat yang mudah untuk diakses oleh semua lapisan masyarakat desa. Informasi dana desa tersebut bisa berupa baliho yang selama ini sudah mulai dilakukan hampir semua desa. Pemerintah desa juga dapat mengembangkan sistem informasi dengan menggunakan media website yang dengan mudah bisa diakses oleh warga desa.



Informasi-informasi dana desa tersebut juga dapat dipublikasikan diruang-ruang publik dimana warga desa biasanya berkumpul atau tempat cangkrukan. Dengan begitu setiap orang dapat melihat dan membaca mengenai pengelolaan dana desa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Dan supaya informasi memadahi, selain informasi APBDEsa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, juga penting untuk menyampaikan informasi tentang realisasi anggaran (dana desa). Supaya masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa.

Mendorong besarnya partisipasi masyarakat, sedikit banyak sangat membantu pemerintah desa untuk merumuskan program dan kegiatan dalam kebijakan anggaran desa. Tidak ada salanya jika kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Desa watulimo, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Pemerintah desa watulimo bersama-sama dengan Badan Permusywaratan Desa, berusaha untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan membuka informasi pengelolaan anggaran desa kepada warga desa.

Keterbukaan informasi anggaran desa dan pembangunan desa dilakukan dengan menyediakan media aspirasi atau pos pengaduan dan aspirasi warga yang dikelola oleh BPD setempat, selain itu juga pememrintah desa berinisiatif untuk memberikan informasi berkaitan dengan realisasi penggunaan anggaran desa. Dan hal ini dirasakan oleh pemerintah desa dan BPD watulimo sangat bermanfaat dan membantu pemerintah desa, dari hasil pos aspirasi misalnya, pemerintah desa telah membuat kebijakan anggaran desa yang mengakomodir kepentingan dan kebutuhan warga desa, sehingga anggaran desa menjadi efektif dan itu merupakan tanggungjawab pemdesa bagaimana mengelola anggaran secara efektif.

Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar dapat pada saat pembahasan anggaran desa, tetapi dimulai pada saat penyusunan rencana pembangunan. Inisiatif inilah yang dilakukan oleh pemdes dan BPD, mereka melakukan jaring aspirasi melalui diskusi ditingkat RT kemudian tingkat dusun, dan aspirasi-aspirasi tersebut kemudian didiskusiakan ditingkat desa melalui Musdes dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Dengan begitu baik pemdes dan BPD memiliki input atau bekal dalam melakukan pembahasan rencana pembangunan dan tidak berangkat dari asumsi-asumsi sendiri, sehingga kebijakan pembangunan dan anggaran benar-benar menyasar sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh desa.

Pembelajaran yang bisa diambil dari apa yang dilakukan oleh pemdes dan BPD watulimo adalah, pentingnya menyediakan ruang diskusi dan informasi yang seluas-luasnya agar masyarakat atau warga desa memiliki kesempatan untuk berkontribusi kepada pembangunan desa, dan dengan begitu akan sangat membantu pemerintah desa. Selain, itu manfaat lainnya adalah adanya kontrol dan pengawasan yang kuat dari warga desa, dan menjadikan menyempitnya ruang-ruang penyelewengan anggaran desa.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar