Skip to main content

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dari BPJS

Oleh: Cak DakelanPada: Februari 05, 2018

Baru-baru ini kita dikejutkan kembali dengan adanya penangkapan seorang kepala daerah di wilayah Jawa Timur, KPK menangkap tangan bupati Jombang yang kedapatan menerima uang suap dari bawahanya yaitu Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Menurut keterangan dari KPK, uang yang digunakan untuk menyuap sang Bupati berasal dari pungutan dana kapitasi di 34 puskemas yang ada Kabupaten Jombang.

Temuan uang suap yang berasal dari dana Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) tersebut merupakan temuan baru, meskipun sejak lama KPK sudah mengendus tentang potensi penyelewengan uang sektor kesehatan, termasuk salah satunya adalah dana kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Pertama (FKTP).

Lalu apa yang dimaksud dengan istilah dana kapitasi dan sebenarnya bagaimana pengelolaanya. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Secara aturan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi di atur melalui Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 dan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (PMKes) No. 19 Tahun 2014. Pasal 3 Peraturan presiden tersebut, menyebutkan Pengelolaan dana Kapitasi BPJS membayar dana Kapitasi kepada FKTP melalui bendahara FKTP milik pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala daerah. Selanjutya Kepala FKTP menyusun rencana Belanja dan pendapatan dana Kapitasi JKN tahun berjalan dan menyampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan (pasal 4 ayat 1). Kemudian SKPD dinas Kesehatan memasukan Rancangan Pendapatan dan Belanja dana Kapitasi yang telah disusun oleh FKTP ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)- SKPD.

Dalam Peraturan Presiden tersebut juga mengatur bagaimana pola pengawasan terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi, pasal 11 menyebutkan bahwa, Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN oleh bendahara FKTP. Selain itu juga ada pengawasan internal Pemerintah Kabupaten/kota untuk melaksanakan pengawasan fungsional sehingga pemanfataan dana JKN dapat diyakini efektifitas, efesiensi dan akuntabilitasnya.

Dana Kapitasi JKN yang diberikan kepada FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Dukungan biaya operasional tersebut meliputi : 1). biaya obat, 2). alat kesehatan, 3). bahan medis habis pakai dan 4). dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

Berdasarkan kajian KPK, pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN ditemukan paling tidak ada 4 kelemahan. Pertama, aspek regulasi, dimana aturan pembangian jasa medis dan biaya operasional berpotensi menimbulkan moral hazard dan ketidakwajaran. Menurut KPK, regulasi yang ada juga belum mengatur mekanisme pengelolaan sisa lebih dana kapitasi.

Mekanisme Kapitasi telah membuat dana yang masuk ke sebagian puskesmas meningkat drastis dan melebihi dari kebutuhan puskesmas setiap tahunnya. Besarnya dana yang diterima dan realisasi anggaran yang lambat, berpeluang menyebabkan sisa lebih di akhir tahun anggaran. Dan kalau ini terus berulang dan terakumulasi tiap tahun, maka sisa lebih dana ini bisa sangat besar pada sebauah puskesmas saja.

Temuan lainnya dari KPK, adalah aspek pembiayaan. KPK menemukan adanya potensi fraud atas diperbolehkannya perpindahan peserta penerima Bantuan Iuran (PBI) dari puskesmas ke FKTP swasta. Fakta yang ditemukan, oknum petugas puskesmas mendirikan FKTP swasta. Pasien yang datang, tidak dilayani dengan baik dengan berbagai alasan, tapi justru diarahkan ke FKTP swasta miliknya atau yang berafiliasi dengannya.

Selain itu, efektifitas dana Kapitasi dalam meningkatkan mutu layanan masih rendah. Padahal dana yang disalurkan sangat besar, yakni hampir 8 triliun rupiah per tahun. Namun perubahan kualitas layanan puskesmas secara keseluruhan belum terlihat.

Temuan ketiga, aspek tata laksana dan sumber daya. Sejumlah persoalan terjadi, antara lain lemahnya pemahaman dan kompentensi petugas kesehatan di puskesmas dalam menjalankan regulasi; proses verifikasi eligibilitas kepesertaan di FKTP belum berjalan dengan baik; pelaksanaan mekanisme rujukan berjenjang belum berjalan baik; potensi petugas FKTP menjadi pelaku penyimpangan (fraud) semakin besar; petugas puskesmas rentan menjadi korban pemerasan berbagai pihak; serta sebaran tenaga kesehatan yang tidak merata.

Temua keempat, aspek pengawasan, yang terlihat tidak andanya anggaran pengawasan dana kapitasi di daerah. Hal ini juga diperburuk dengan tidak adanya alat pengawasan dan pengendalian dana kapitasi oleh BPJS kesehatan. Untuk itu perlu segera melakukan monitoring dan evaluasi, khususnya terhadap dana kapitasi di puskesmas.

Kita berharap dengan adanya kasus penyalahgunaan dana kapitasi sebagaimana diungkap oleh KPK di Kabupaten Jombang, dapat menjadi refleksi dan evaluasi semua pihak untuk merumuskan tata kelola pengelolaan dana kapitasi yang transparan dan akuntabel. keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat dan pengguna kartu BPJS untuk melakukan pemantauan, akan dapat meminimalisir penyelewengan dana kapitasi yang sebenarnya juga berasal dari masyarakat juga, karena setiap bulan kita harus membayar iuran BPJS.

Pentingnya penataan kembali, pengelolaan dana kapitasi tersebut agar dana kapitasi dapat digunakan secara efektif untuk perbaikan mutu pelayanan kesehatan, seperti peningkatan mutu obat yang diberikan kepada pengguna BPJS. Termasuk juga kualitas alat-alat kesehatan sehingga masyarakat pengguna layanan BPJS terlayani dengan kualitas pelayanan yang baik. Wallahu'alam
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar