Skip to main content

follow us

Kilang Minyak di Tuban dan Polemik Pembebasan Lahan, Buntunya ruang dialog?

Kilang Minyak Tuban adalah proyek pembangunan kilang minyak dengan kapasitas produksi 300 ribu barel per hari yang akan dibangun di Tuban, Jawa Timur. Perencanaan pembangunan kilang minyak Tuban akan menggunakan konfigurasi petrokimia (terintegrasi dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama).

Rencana Pembangunan Kilang minyak di Kabupaten Tuban oleh PT Pertamina dan Perusahaan asal rusia menimbulkan polemik terutama terkait dengan pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lahan proyek tersebut. Polemik tersebut muncul karena warga yang memiliki tanah diwilayah proyek tersebut, tidak mau untuk menjual tanahnya kepada Pertamina.

Salah satu alasan mengapa warga tidak mau menjual tanahnya, adalah selama ini tanah yang dimiliki merupakan tanah produktif yang digunakan sebagai lahan pertanian yang merupakan sumber kehidupan bagi warga. Ketakutan warga jika tanah nantinya digunakan untuk keperluan kilang minyak, akan menghilangkan sumber pendapatan mereka. Disisi yang lain keberadaan kilang minyak juga tidak akan memberikan dampak apa-apa kepada warga sekitar, karena diyakini untuk menjadi pekerja diperusahaan tersebut dibutuhkan skill atau keahlian tinggi, sementara penduduk sekitar mayoritas adalah petani yang tidak memiliki keahlian tertentu apalagi yang terkait dengan tehnologi.

Trauma masyarakat akan berdirinya perusahaan-perusahaan besar di sekitar wilayah mereka juga menjadi alasan mengapa warga sampai saat ini tidak mau menjual tanahnya. Ketakutan ini sebenarnya cukup beralasan, karena berdirinya perusahaan-perusahaan besar tersebut tidak selalu berjalan lurus dengan meningkatknya kesejaheteraan masyarakat, justru yang terjadi adalah pemiskinan karena hilangnya aset produktif yang yang dimiliki oleh masyarakat, dan itu tidak tergantikan dengan aset produktif lainnya kecuali sekedar mimpi untuk dapat menjadi pekerja diperusahaan.

Hal inilah yang semestinya menjadi refleksi dan evaluasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mencari solusi yang terbaik dengan melibatkan warga masyarakat yang terdampak langsung dengan adanya perusahaan-perusahaan. Pemerintah tidak boleh lagi berlaku semena-mena, dengan alasan bahwa ini adalah proyek nasional yang harus direalisasikan dengan berbagai cara.

Pemerintah harus bisa memastikan bahwa kehadiran indutrialisasi, akan membawa manfaat bagi warga msayarakat di Tuban secara umum dan warga yang terdampak langsung. Pemerintah bisa melalukan, penguatan Sumberdaya manusia (SDM) agar warga sekitar dapat menjadi bagian dari proses industrialisasi dan bukan sekedar penonton sambil menyaksikan aset mereka hilang meskipun pemerintah telah memberikan ganti rugi, tapi apakah ganti rugi tersebut dapat menjamin kehidupan mereka yang lebih baik.

Tugas utama pemerintah adalah melayani masyarakat, menyediakan akses layanan dasar, melindungi aset masyarakat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Sehingga jika masyarakat terancam kehilangan sumber kehidupan, pemerintah atau negara sudah seharusnya memberikan perlindungan, memfasilitasi dan memastikan bagaimana masyarakat tidak terancam aset, sumber mata pencaharian bukan justru menjadi bagian dari sumber ancaman tersebut.

Penolakan warga untuk melepaskan tanah mereka harusnya disikapi pemerintah dengan bijak. Pemerintah harus selalu mengunakan setiap peluang dialog untuk memastikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan kepada warga, untuk itu pemerintah lebih baik segera mengambil tindakan konkret, seperti merumuskan kebijakan untuk meningkatkan SDM warga yang akan terdampak adanya proyek kilang minyak tersebut sehingga masyarakat bisa terlibat dalam proses industri tersebut.

Sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan juga bahwa warga mempunyai harapan tidak kehilangan aset kehidupan, yaitu lahan pertanian pemerintah selain menyediakan ganti rugi pembebasan lahan juga haru memikirkan bagaimana masyarakat yang petani tetap dapat bertani sebagaimana awalnya dengan memiliki lahan garapan yang produktif.

Sebaiknya, cara-cara berdialog harus selalu menjadi pilihan utama bagi pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah dianggap hanya berpihak kepada korporasi dan sekaligus sebagai salah satu pihak yang mengancam kehidupan warga disekitar lokasi kilang minyak. Pendekatan represif, seperti menggunakan perangkat hukum harus dihindari karena hal tersebut justru akan memperkuat resistensi dari warga.

Kita patut merefleksikan apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi Widodo, pada saat menjadi walikota Solo. Untuk memindah Pedagang Kaki Lima, pada waktu yang dilakukan adalah komunikasi dengan penuh kesabaran, bahkan waktu itu PKL diajak untuk makan-makan sampai 50 kali. Sehingga ini dapat menciptakan hubungan yang nyaman antara pemerintah dan warga, dan dapat menumbuhkan kesadaran warga dan akhirnya meraka memahami dan tidak merasa digusur.

Mengembangkan dialog-dialog yang solutif harus terus didorong oleh pemerintah. Membangun kesadaran warga merupakan jalan panjang yang harus terus diusahakan oleh pemerintah, pendekatan yang setara, pemerintah tidak terkesan berpihak kepada kepentingan korporasi. Menempatkan diri sesuai dengan prosinya masing-masing, warga juga harus terus mendorong pemerintah untuk melakukan dialog-dialog menyampaikan aspirasi, kepentingannya dengan cara-cara yang baik. Begitu juga pemerintah, harus tetap memposisikan sebagai pelayan dan pelindung masyarakat sehingga polemik ini segera menemukan jalannya. Semoga !!!!

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar